Archive for April, 2012


Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank

PENDAHULUAN

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanankan oleh BI pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara individu maupun perbankan sebagai suatu sistem. Kesehatan bank penting dalam menjalankan fungsi-fungsi dengan baik serta memelihara kepercayaan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Memurut jumingan (2006), “ Analisi kinerja keuanagn bank meruakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu priode tertentu. Dengan melakukan analisis kita dapat mengetahui bank tersebut dalam kondisi sehat atau sakit.

PEMBAHASAN

Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity). Seiring dengan penerapan risk based supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. Saat ini BI tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru, yang memperhitungkan sensitivity to market risk atau risiko pasar. Dengan demikian faktor-faktor yang diperhitungkan dalam system baru ini nantinya adalah CAMEL. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Sebagai contoh, suatu bank yang mengalami masalah likuiditas (meskipun bank tersebut modalnya cukup, selalu untung, dikelola dengan baik, kualitas aktiva produktifnya baik) maka apabila permasalahan tersebut tidak segera dapat diatasi maka dapat dipastikan bank tersebut akan menjadi tidak sehat. Pada waktu terjadi krisis perbankan di Indonesia sebetulnya tidak semua bank dalam kondisi tidak sehat, tetapi karena terjadi rush dan mengalami kesulitan likuiditas, maka sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif dilakukan terhadap 5 faktor, yaitu faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen, Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal dengan istilah

1. permodalan (capital);

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;

b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2. kualitas aset (asset quality);

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);

b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. manajemen (management);

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;

b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. rentabilitas (earning);

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. pencapaian return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

5. likuiditas (liquidity);

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan;

b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management / ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

6. sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap

komponen-komponen sebagai berikut:

a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar;

b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Untuk penetapan peringkat setiap komponen dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang dinilai.

Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor ditetapkan Peringkat Komposit (composite rating) sebagai berikut:

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

KESIMPULAN

Kesehatan bank penting dalam menjalankan fungsi-fungsi dengan baik serta memelihara kepercayaan masyarakat.

Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif dilakukan terhadap 5 faktor, yaitu faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen, Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal dengan istilah

DAFTAR PUSTAKA

http://1t4juwita.wordpress.com/2011/05/23/tingkat-kesehatan-bank/

digilib.petra.ac.id/…/jiunkpe-ns-s1-2007-32403048-8775-rasio_keua…

Iklan

Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi komputer dan telekomunikasi di perbankan (selanjutnya disebut teknologi sistem informasi perbankan dan disingkat TSI Perbankan) merupakan fenomena yang berkembang sangat luas dan cepat di perbankan nasional. Istilah ini mengacu ke ketentuan mengenai penggunaan Teknologi Sistem Informasi (TSI) oleh bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan bank akan sangat ditentukan kualitas kinerja TSI, yang akan terus dikembangkan secara luas untuk memenuhi kepentingan bisnis bank dan nasabahnya. Kecenderungan proses otomatisasi ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, seiring dengan perkembangan perbankan nasional sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary).

LANDASAN TEORI

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan ketentuan mengenai penggunaan Teknologi Sistem Informasi (TSI) oleh bank. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995, diatur prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan manajemen bank dalam TSI baik yang dilakukan oleh bank itu sendiri maupun oleh pihak lain.

PEMBAHASAN

Pengertian Teknologi Sistem Informasi

Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya.

Mengapa Menggunakan Teknologi Sistem Informasi

Penggunaan TSI adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi

1. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Sistem Informasi Akuntansi

2. Penggunaan Sistem dan Teknologi Informasi Untuk Usaha Kecil

3. Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan

Siapa saja yang Berperan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi

1. Dalam Hal Penyelenggaraan TSI Dilakukan Oleh Bank Sendiri :

– Menerapkan Pengendalian Manajemen TSI
– Melaksanakan fungsi AUDIT INTERN TSI
– Memiliki alat monitor
– Menerapkan prinsip2 sistem pengawasan dan pengamanan
– Memiliki Disaster Recovery Plan (DRP)

2. Dalam Hal Penyelenggaraan TSI Dilakukan Oleh Pihak Ketiga :

– Memastikan semua hal pada butir III.1 dipenuhi oleh pihak penyelenggara jasa TSI
– Melakukan evaluasi secara berkala atas kehandalan penyelenggara jasa TSI
– Membuat perjanjian tertulis
– Menyampaikan laporan kepada BI

a. Perkembangan teknologi komputer di Perbankan

Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankanpun mulai mengunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu / nasabah datang ke cabang2 bank yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung/infertasi menjadi lebih mudah karena bank mulai mengunakan teknoligi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobile “HP” dengan SMS sudah banyak diterapkan bank.
Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti :

– Adanya transaksi berupa Transfer uang via mobile maupun via teller.

– Adanya ATM ( Auto Teller Machine ) pengambilan uang secara cash secara 24 jam.

– Penggunaan Database di bank – bank.

– Sinkronisasi data – data pada Kantor Cabang dengan Kantor Pusat Bank.

Dengan adanya jaringan komputer hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien dan cepat. Contohnya : email, teleconference.

Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi (chatting), dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya.

Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking dan Internet Banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.

b. Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan

Kriteria pemilihan software computer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Kemampuan dokumentasi atau Penyimpanan Data

Jenis dan klasifikasi data bank yang relative banyak harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Jumlah nasabah serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar memerlukan memory computer yang besar, selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi juga. Sebagai contoh BPR kurang efisien jika menggunakan mesin besar, misalnya AS/400 dalm operasionalnya karena kapasitas dan cakupan geografis BPR biasanya relative kecil.

2. Keluwesan (Flexibility)

Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari walaupun informasi dasarnya tetap sama. Kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak computer sampai batas-batas tertentu. Setiap bank mempunyai system dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama. Perangkat lunak computer yang fleksibel dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi system dan prosedurnya berbeda.

3. Sistem Keamanan

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trusth), bank memerlukan system keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah; serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Software computer perbankan yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian dan pengamanan tersebut.
4. Kemudahan penggunaan (user friendly)

Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai (user) bisa mengakses ke software tersebut tetapi petugas yang memang mempunyai kewenangan mudah mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap input, proses, dan output yang dilakukan pada software tersebut tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan secara keseluruhan. System aplikasi computer yang baik bahkan dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian yaitu dengan memberikan error message dan memberikan petunjuk pemecahan masalahnya.

5. Sistem Pelaporan (Reporting system)

Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut terutama dalam proses pemeriksaan (audit) atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkempentingan dengan harapan keuangan setiap bank menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
6. Aspek Pemeliharaan

Kinerja software perbankan diharapkan relative stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaaan yang baik, dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relative mahal. Pemeliharaan ini juga menyangkut pergantian atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau pengembangan software.
7. Source Code

Software perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah di-compile sehingga menjadi excecutable file. File program tersebut relative tidak bisa dirubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Kondisi ini bisa diatasi jika pihak bank mempunyai dan memahami software tersevut dalam bentuk bahasa pemrograman aslinya atau source code.

KESIMPULAN

Teknologi Sistem Informasi (TSI) digunakan bank untuk mengolah data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya

DAFTAR PUSTAKA

http://meyhero.wordpress.com/2012/03/11/teknologi-sistem-informasi/

http://niaflowersshine.blogspot.com/2011/05/teknologi-sistem-informastsi-perbankan.html

Tabungan

PENDAHULUAN

Semua pasti sudah mengenal tabungan dari kalangan tinggi dan rendah menabung uangnya di tabungan. Keluarga-keluarga yang tidak mampu akan membelanjakan sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. Individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar daripada individu yang berpendapatan rendah. Tabungan dapat dilakukan oleh seorang pedagang dengan membeli barang dagangan dengan maksud untuk mengkonsumsi lebih besar pada waktu yang akan datang. Terdapat beberapa jenis tabungan yaitu: tabungan pembangunan nasional(Tabanas), taska, ONH, dan tabungan lainnya
LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilkyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.(Kasmir,SE.,MM : 2002:84).

PEMBAHASAN

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan.

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis- jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian maka si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

a. Tabungan Pembangunan Nasional ( Tabanas ), merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

1. Tabanas Umum Yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

2. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka ( Tappelpram ) Yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.

3. Tabungan Pegawai Yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

b. Taska, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.

c. Tabungan ONH, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.

d. Tabungan lainnya, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara lain :

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :

1). Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.

2). Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.

3). Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

4). Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :

1). Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin. 2). Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.

3). Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.

4). Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

Tujuan Tabungan

Tujuan Tabungan antara lain :

a. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.

b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.

c. Mengantisipasikan persaingan antar bank.

d. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.
KESIMPULAN

Tabungan digunakan semua kalangan untuk menabung uangnya.

Ada beberapa jenis tabungan di indonesia yaitu: tabungan pembangunan nasional(Tabanas), taska, ONH, dan tabungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2275312-jenis-jenis-tabungan/

http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077041-pengertian-tabungan/#ixzz1qmVWrQnI

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2275315-manfaat-dan-tujuan-tabungan/#ixzz1qmch77gn

Sistem Kliring di Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank umum adalah melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Mekanisme pembayaran bagi bank umum dari satu pihak ke pihak lain, akan lebih mudah bila kedua pihak mempunyai rekening di bank yang sama. Tetapi akan lebih sukar untuk menyelesaikan pembayaran antar pihak-pihak yang memiliki rekening di bank yang berbeda dan lebih sukar lagi kalau bank tersebut tidak berada di suatu daerah. Konsekuensinya, satu bank umum akan berhubungan langsung dengan bank umum lain dalam menyelesaikan utang piutangnya. Ini pun masih banyak dijumpai kesulitan-kesulitan antara lain jam pertemuan,tempat pertemuan,dan sebagainya.

Mekanisme penyelesaian utang-piutang ini akan menyangkut banyak bank, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, serta tenaga yang kurang efisien. Keadaan demikian ini, dirasa dapat menghambat kegiatan operasional perbankan. Oleh karena itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk lembaga kliring yang kemudian diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Bank sentral (pada 7 Maret 1967). Dengan adanya lembaga kliring, masalah seperti waktu pertemuan, tempat,siapa yang hadir,besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari lembaga kliring adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah,cepat,aman,dan efisien.

LANDASAN TEORI

Sesuai cetak biru system Pembayaran Nasional Bank Indonesia (1995), mulai tahun 1996 dikembangkan kliring local elektronik dengan teknologi image oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia meresmikan pengguanaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) untuk local Jakarta. Pada awalnya, jumlah peserta kliring masih terbatas pada tujuh bank yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Central Asia (BCA), Deutsche Bank, Standart Chartered, Citibank dan dua pesaing internal dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam kliring elektronik dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan teknis masing-masing bank. Kliring elektronik secara menyeluruh di Jakarta baru dimulai pada tanggal 18 Juni 2001.

Kliring elektronik yang sudah dikembangkan di Indonesia, sesuai uraian sejarahnya di atas, adalah kliring local dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring yang didasarkan pada data keuangan elektronik disertai penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara klilring diteruskan kepada penerima. Tujuan diselenggarakannya kliring elektronik adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan system pembayaran cepat, akurat, andal, aman, dan lancar.

2. Meningkatkan efisiensi, efktifitas, dan keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses kliring.

3. Memenuhi kebutuhan informasi para peserta kliring tentang hasil perhitungan kliring secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.

PEMBAHASAN

Di era tahun 1990-an sempat beredar isu ada satu bank swasta nasional yang diberitakan mengalami kalah kliring besar. Dan kondisi panik pun menerpa masyarakat khususnya mereka yang memiliki dana di bank tersebut. Untunglah ada tulisan di sebuah media massa nasional yang menegaskan bahwa kalah kliring dalam aktifitas perbankan itu sesuatu yang biasa. Bisa saja di satu hari sebuah bank mengalami kalah kliring besar, tapi keesokan harinya justru mengalami kondisi sebaliknya. Kepanikan nasabahpun mereda. Lalu apa yang dimaksud dengan kalah kliring ?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, arti kliring adalah pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jadi, jika ada peserta (bank) kliring yang mengalami kalah kliring itu artinya bank tersebut mendapat banyak kewajiban pembayaran ke sejumlah peserta (bank) kliring lainnya yang tak sebanding dengan hak (tagihan) pembayaran pada satu hari kerja kliring.

Sistem kliring yang dilaksanakan BI saat ini sudah dapat berlangsung secara nasional melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Maksudnya, proses kliring baik kliring debet maupun kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Selain itu ada tiga sistem kliring lain yang lazim dikenal, yakni Sistem manual, Sistem Semi Otomasi, dan Sistem Otomasi. Kliring manual adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Penyelenggara

SKNBI diselenggarakan oleh:

Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Peserta

Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, kecuali BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Kantor Bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat Terminal Pusat Kliring dan jaringan komunikasi data baik main maupun back up untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi.

Proses Kliring

Proses penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu :

Kliring Debet

Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain).
Penyelenggaan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

PKL akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim oleh peserta.

Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

Kliring Kredit

Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional.
Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional atas dasar Data Keuangan Elektronik kredit yang dikirim peserta.

Batasan Nominal

Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat debet yang berupa nota debet, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila nota debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank.

Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

Jadwal Kliring

Pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 WIB s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB. Untuk kliring debet pengiriman warkat/data keuangan elektronik debet ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke PKN pada pukul 15.30 WIB.

Jadwal kliring di atas adalah pada level bank, sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing bank.

Biaya Kliring

Bank wajib mencantumkan biaya kliring, baik biaya yang dikenakan BI kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah/masyarakat.
Besarnya biaya kliring yang dikenakan Bank kepada nasabah/masyarakat sesuai dengan ketentuan intern masing-masing bank.

KESIMPULAN

Dengan adanya lembaga kliring, maslah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

http://ricojacson.wordpress.com/2011/05/09/sistem-kliring-di-indonesia-tulisan-softskill-terapan-komputer-perbankan/

http://rahayupuji789.blogspot.com/2011/03/mekanisme-kliring.html

http://funnywardani95.blogspot.com/2011/03/kliring.html

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA
(
PROTECTION PUNISH THE CLIENT of BANK of MOSLEM LAW GO TOGETHER THE
OBSERVATION EXECUTION BY BANK INDONESIA)
MAKALAH
Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum
Oleh :
R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH
NIM. B.4A 096 079
PEMBIMBING
PROF. ABDULLAH KELIB,SH
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA
Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum
Semarang,   19Januari 2009
Dosen Pembimbing Penulis
PROF. ABDULLAH KELIB,SH R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH
NIP.130.354.857 NIM.B4A.096.079
Mengetahui ,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Prof. DR. Paulus Hadi Suprapto,SH,MH
Nip.130531702
2

 

 

 

ABSTRACT
Change of paradigm in banking system in the society is the power of the
establishment of Syariah banking in Indonesia. The change of paradigm include
the change of belief towards values. In banking, especially, the change of belief
towards transaction values from using interests to share distribution system have
taken place. This system is known by Islamic society with the term of Mudharobah
and it becomes a banking institution that has been developed since 1963 in Egypt.
Meanwhile, in Indonesia, it began to be developed into a banking system since
1991 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia.
In relation to that matter, the observed problems are how the legal protection for
the customers of syariah banks is and how the execution of monitoring upon
syariah banks conducted by the Bank of Indonesia in relation to the legal
protection for the customers of syariah banks in Semarang.
Based on the mentioned background, this research uses the juridical-normative
research method with secondary data to analyze legal relations between the
banks and creditors and also legal protection for customers, and to compare the
conventional banks and syariah banks and also the consequences of monitoring
conducted by the Bank of Indonesia.
Changes  of  banking  system should be  guarded  by regulations of law  in one  side,
meanwhile, the other side is the monitoring upon that banking system itself.
The monitoring process is conducted by the Bank of Indonesia as the Central
Bank. The objective of monitoring is to provide a guarantee of the fulfillment of
obedience to  the  principles of syariah in all  banking activities. Since 1992, it
has begun from the legalization of Act No. 7 Year 1992 to the establishment of Act
No. 21 Year 2008, there have been several changes in  banking regulations. One
of the important parts in those regulations is the protection for the customers of
syariah banks.
From the law of agreement point of view, the regulation concerning the protection
for bank customers is regulated in the Act Number 8 Year 1999 concerning
Customer Protection (Customer Protection Act). Meanwhile, from the banking
mechanism point of view, the regulation is regulated in banking regulation, both
through the Acts and the Regulation of Bank of Indonesia.
Then,  from  this  research, a  conclusion is drawn  that  the  main  activities  of  syariah
banks are collecting funds and credit distribution using the principles of syariah
and also their development in facing globalization with business activities in
marketable securities in  money market and providing  invormation services of
business opportunities to the customers, thus, they are able to compete in
attracting customers with other banks because they have specifications in
customers’ business. Besides that, the implementation of monitoring by the Bank
of Indonesia as the monetary and banking  authority is the primary foundation for
the success of nation in maintaining the national economic system in order to
realize national objectives to create prosperous life for Indonesian people as
mentioned in the 1945 Constitution.
In relation to the mentioned conclusion, therefore, as the follow-up to face  the
competition in system globalization, Bank of Indonesia, in conducting monitoring
upon banking systems especially syariah banking, should optimize the observation
of agreements more because the initial agreements are the basic of Bargaining
Position appointment between parties, and the implementation of national policy
should be focused more on socialization and development of syariah monetary
system, thus, the society will enjoy its positive impacts  because all parties obtain
bargaining positions.
Keywords: legal protection, customers of syariah banks, monitoring
3

 

 

 

Abstrak
Perubahan paradigma di bidang perbankan di masyarakat  merupakan kekuatan
berdirinya perbankan Syariah di Indonesia. Perubahan paradigma meliputi
perubahan keyakinan terhadap Nilai. Di bidang perbankan khususnya telah terjadi
perubahan keyakinan terhadap nilai transaksi dengan sistem Riba menjadi
transaksi dengan sistem Bagi Hasil. Sistem ini dikenal masyarakat Islam dengan
istilah Mudharobah dan menjadi lembaga perbankan yang dikembangkan sejak
tahun 1963 di Mesir. Sedangkan di Indonesia mulai dikembangkan menjadi sistem
perbankan sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.
Berkenaan dengan itu, permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah
Bagaimanakah perlindungan hokum terhadap nasabah bank syariah dan
Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank
Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada bank syariah di
Semarang.
Berdasarkan latar belakang dimaksud, penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normative dengan data sekunder untuk menganalisa hubungan
hukum antara bank dengan kreditur serta perlindungan hukum nasabah, dan
membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah serta
konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Perubahan sistem perbankan harus dikawal dengan regulasi oleh hukum di satu
pihak,  sementara adanya pengawasan oleh sistem perbankan itu sendiri di lain
pihak.
Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Tujuan dari
pengawasan adalah adanya jaminan pemenuhan  ketaatan pada  prinsip syariah
dalam seluruh aktivitas bank.  Sejak tahun 1992,  dimulai dengan UU No. 7
Tahun 1992 sampai dengan terbitnya UU  No. 21 Tahun  2008 telah terjadi proses
perubahan pada regulasi perbankan. Salah satu bagian yang penting dalam
regulasi itu adalah perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah.
Dari sudut pandang hukum perjanjian,  regulasi mengenai perlindungan nasabah
Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan,
regulasinya diatur dalam peraturan perbankan, baik melalui Undang-undang
maupun melalui peraturan Bank Indonesia.
Selanjutnya dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan utama bank
syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta
pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di
bidang surat berharga di pasar uang dan membuka jasa pelayanan informasi
peluang bisnis nasabah sehingga mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah
dengan bank lain karena memeiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Di
samping itu, implementasi pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas
moneter dan perbankan merupakan fundamen yang utama bagi keberhasilan
pengembangan bank  syariah karena  Bank Sentral adalah fundamen  keberhasilan
negara dalam menjaga sistem perekonomian nasional dalam mewujudkan tujuan
negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan kesimpulan dimaksud maka sebagai tindaklanjut untuk
menghadapai kompetisi dalam globalisasi sistem, Bank Indonesia dalam
melakukan pengawasan terhadap perbankan khususnya bank syariah agar lebih
mengoptimalkan dalam pengkajian perjanjian karena perjanjian awal sebagai
dasar penunjukan Bargaining Position antar pihak, dan implementasi kebijakan
negara lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan sistem keuangan
syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak positipnya karena semua
pihak mendapatkan bargaining position.
Kata kunci : perlindungan hukum, nasabah bank syariah dan pengawasan
4

 

 

 

l. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Perubahan Paradigmatis Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia
Masyarakat Islam Indonesia, sedang merubah paradigmanya terhadap hukum
Islam, dari paradigma agama yang melihat hukum Islam hanya bagian dari agama
Islam di  Indonesia, menjadi paradigma  hukum  yang bersifat lebih luas, yang
melihat hukum Islam bukan hanya sebagai bagian dari agama Islam melainkan juga
bagian  dari  hukum  Nasional  Indonesia. Sebagai contoh perubahan di bidang
ekonomi yang dimulai dengan perubahan perilaku perbankan, dari penggunaan
bank yang berbasis riba menjadi bank berbasis anti  riba, yaitu dengan lahirnya
Bank-bank Syariah di Indonesia.
Perilaku ekonomi dalam bidang perbankan di Indonesia juga mengalami perubahan
sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. Perbankan Konvensional yang
transaksinya berdasarkan pada riba, tidak demikian saja ditutup atau serta merta
dihapuskan
, melainkan dirubah secara perlahan dengan memberi perbankan
1
alternatif yang halal yang tujuannya adalah melakukan perubahan struktural
/paradigmatis dalam pemikiran masyarakat di Indonesia dari bank dengan dasar
Riba menjadi Bank Anti Riba.  Hal itu terkait dengan kondisi   bangsa Indonesia
yang pluralistik di bidang agama.
Dalam  konteks  inilah  kemudian  terjadi  perubahan  paradigma  perbankan
dari  sistem riba  yang  merupakan  ahlak  yang  dilarang menjadi sistem bagi
hasil yang merupakan ahlak yang diperintahkan  Allah. Perubahan paradigma
ini tidak terlepas dari proses Globalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
2. Perubahan Sistem Perbankan dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Suatu hal  yang  patut kita banggakan dari pembuat Undang-undang No.7 Tahun
1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor
10 Tahun 1998 adalah, mereka telah berhasil menyelipkan ketentuan-ketentuan
Perbankan dengan prinsip Syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan
perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka sejak saat itu di Indonesia
mengenal Dual Banking System yaitu bank konvensional dan bank bagi hasil.
Pengawasan sistem perbankan syariah berkaitan dengan keunikan Perbankan
Syariah, yaitu pada fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank
Seperti penghapusan perbudakan pada jaman rosululloh.
1
5

 

 

 

konvensional, sehingga  prinsip  umum  pengaturan  dan  pengawasan  bank
berlaku  pula  pada  bank  syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan  cukup
mendasar  dalam  operasional  bank  syariah  menuntut  adanya  perbedaan
pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah
. Aspek hukum yang penting
2
dalam  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  adalah  perlindungan
terhadap  nasabah  sebagai  konsumen  perbankan. Perundang-udangan di
Indonesia mengakomodir masalah perlidungan hukum nasabah dari dua sisi, yaitu
dari sisi perjanjian perbankan dan dari pengawasan perbankan oleh Bank  Indonesia
(BI) sebagai Bank Sentral.
B. PERMASALAHAN
Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank
syariah di Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh
Bank Indonesia, berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada Bank Syariah
di Semarang ?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk memahami pelaksanaan perlindungan  hukum terhadap nasabah bank
syariah di Semarang .
2. Untuk memahami Pelaksanaan Pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh
Bank Indonesia di Semarang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi departemen atau lembaga
terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, untuk membandingkan
antara bank  konvensional dengan bank prinsip syariah dalam menghimpun  dana,
memberikan perlindungan hukum, dan pelaksaanan pengawasan bank yang
dilakukan oleh Bank Indonesia., serta nasabah/kreditur sebagai pengguna jasa bank
tersebut.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti
dalam menerapkan dan mengembangkan teori yang telah diperoleh.
Situs BI, www: Pengawasan Perbankan – Bank Sentral Republik Indonesia.htm
2
6

 

 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA
TINJAUAN  UMUM  TERHADAP  PERBANKAN  SYARIAH  DI
INDONESIA
1. Lembaga Perbankan Syariah
Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang
yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang perbankan No.7 tahun
1992 diubah menjadi No.10 tahun 1998 dinyatakan, Perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4
Perbankan di
Indonesia  menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan  prinsip
Konvensional dan prinsip Syariah.
2. Definisi
Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan
nasional yang mendasarkan operasionalnya pada  syariat (hukum) Islam. Menurut
Schaik (2001)
, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern  yang
5
didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam,
menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan
keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
Sudarsono (2004)
, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
6
memberikan kredit dan  jasa-jasa lain dalam lalu -lintas pembayaran serta peredaran
uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian dapat
dirangkum definisi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi
dengan tidak mengesahkan pada bunga  yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah menurut  Abdullah Saeed adalah:
Mudlarabah adalah  kontrak antara  dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab
al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut
ibd
3
Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No.10 tahun
4
1998,Urusan Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal.6
5
Schaik, D.,  “Islamic Banking”, The Arab Bank Review, 3 (1),2001: hal. 45-52.
6
Sudarsono, H., Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi,  Ekonisia:
Yogyakarta,2004. hal.55
7

 

 

 

mudlarib, untuk tujuan usaha dagang.
Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar
7
kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah
adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya,
kedua belah pihak sepakat dengan syarat -syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak
boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.
8
3 Dasar Hukum Bank Syariah
a. Dasar hukum normatif
Dari sisi eksistensiya, Hukum Islam di Indonesia  terbagi ke dalam dua bagian,
yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat  formal. Keduanya
merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif,
yaitu di dasarkan pada peraturan perundang -undangan, dan bersifat  yuridis formal,
yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau sudah menjadi perundang-
undangan.
b. Dasar hukum formal
Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD  1945  pasal  29,
Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna
9
, Undang-
undang Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang di ubah dengan Undang
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,  KUH Perdata pasal 1338 bahwa
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi
mereka yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI)  Nomor
6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu
Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor  6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
E. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normative
Karena
10
penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum
antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya dan,
Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
7
Revivalis, Paramadina,Jakarta,1996.hal.77
8
Ibid.hal.89-90.
9
Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja
10
Grafindo Persada, Jakarta, 1985,h. 14.
8

 

 

 

membandingkan antara bank konvensional dengan prinsip syariah. Pendekatan
sosiologis, digunakan  untuk menganalisa  kegiatan usaha  yang dilakukan oleh bank
dalam menghimpun dana dari masyarakat.
2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif
analistis
11
, karena dengan penelitian ini diharapkan mampu  memberikan
gambaran secara rinci dari teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan
hukum, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal  yang berhubungan dengan
kegiatan usaha  bank (konvensional  dan prinsip  syariah),  khususnya dalam
menghimpun dana masyarakat, karena penelitian ini juga menganalisa  aspek
perlindungan hukum  kepada para  kreditur, melalui perangkat  hukum perbankan
yang berlaku.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian  yang dipilih  adalah wilayah kota Semarang, karena
Semarang merupakan  Ibukota propinsi Semarang Jawa Tengah yang dikenal
sebagai kota dagang, sebagai daerah perdagangan maka banyak sarana dan
prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha, salah satunya adalah
bank prinsip syariah yang merupakan salah satu focus dari penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan data.
Sejalan dengan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu
metode guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan penelitian ini, adalah
data sekunder, yaitu data pustaka dari Bank Indonesia.
5. Metode Analisa Data
Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interprestasi
secara logis, sistematis dan  konsisten. Sesuai dengan teknik  yang dipakai dan sifat
data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan
menggunakan analisa  kualitatif  normatif. Sehubungan dengan analisis tersebut
diatas, maka dalam  penelitian ini menggunakan teori Correspondence  Theory,
yaitu dengan melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam berdasarkan
perundang-undangan dan teori – teori untuk mengungkapkan keabsahan data yang
diperoleh yang merupakan fakta dan saling berhubungan sebagai konsekuensi
kebenaran pernyataan data.
12
Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,Remaja Rosdakarya, Bandung 1991.h.197
11
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.17.
12
9

 

 

 

6. Teknik Pengecekan Validitas Data
Untuk pengecekan keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik
penafsiran data,  yakni teknik  yang menjabarkan  ke dalam  tujuan, prosedur umum,
peranan hubungan  kunci, peranan interogasi data dan langkah penafsiran data
dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif serta pemeriksaan
keabsahan data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang lain di luar data  itu  untuk
keperluan pengecekan atau sebagai akurasi kenyataan data.
ll. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di
Bank Indonesia Semarang, dihasilkan penelitian sebagai berikut :
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah
1. Sumber-Sumber dana
Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri
melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia.  Bank Indonesia
yang merupakan lembaga  Independent  sebagai Bank Sentral  yang memeliki
tanggung jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan
sumber yang sentralistik pada saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Jawa Tengah tahun 2005 total asset
bank meningkat  Rp70,982 Milyar,  kredit sebesar Rp46.470 Milyar  dan dana pihak
ketiga sebesar Rp56.931 Milyar, sedangkan tahun 2006 sebesar Rp83.361 Milyar,
p52.446 Milyar dan  Rp66.777 Milyar. Selanjutnya tahun 2007 menjadi sebesar
Rp93.197 Milyar, Rp62.333 Milyar dan Rp74.783 Milyar.
Hal tersebut mencerminkan sumber dana dan perkembangan perbankan di
Jawa tengah meningkat dengan baik sehingga dapat  digunakan sebagai biaya
pembangunan dan sarana intermediasi bagi masyarakat  pengguna jasa perbankan.
Sumber dana tersebut didapatkan dari masyarakat  yang menanamkan dananya di
perbankan dan dari lembaga keuangan lainnya  yang memiliki  kerja sama/linkage
program.
2. Linkage Program
Bank sebagai sarana lembaga intermediasi memiliki kerja sama dengan
lembaga lain untuk menjaga system keuangan Negara ini, yaitu dengan linkage
program adalah suatu kerja  sama bank dengan  lembaga lain untuk mengelola dana
yang dapat digunakan masyarakat sehingga system perekonomian akan
berkelanjutan. Linkage Program tersebut berjalan antara BPR dengan  Bank  Umum
yang bersifat kemitraan yang mana meningkatkan sector UMKM.
10

 

 

 

3. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan  Kreditur
Dari Hasil penelitian diketahui dalam praktek perbankan. Nasabah bank
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) : nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah
penerima dana/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank
ketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank.
B. SISTEM PERLINDUNGAN  HUKUM  DALAM  KEGIATAN  USAHA
BANK SYARIAH
Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-
undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan
syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem
itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan
antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.
1 Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Melalui  Undang-undang
Perlindungan Konsumen
UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen
di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa
peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi  kepentingan konsumen
antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi
Bahan-bahan Berbahaya (1949),  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995  tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.
Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang
konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang –
undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu
kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat  dijadikan panduan
dalam pemberian kredit.
2 Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Bank  Ditinjau  dari  Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Perbankan
Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu
menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum  sebagai alat rekayasa social
(Law as a tool of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran
undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga
kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah.
11

 

 

 

3 Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia
Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah
adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan
pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia,
untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan,
kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) , kebijakan prinsip kehati-
hatian bank (prudential  banking); dan pengawasan bank yang mendorong bank
untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self
regulatory  banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap
mengacu kepada prinsip kehati-hatian.
a. Kewenangan Pengaturan dan P engawasan Bank Oleh Bank Indonesia
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:
1. Kewenangan memberikan izin (right to license),  yaitu kewenangan untuk
menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
2. Kewenangan  untuk  mengatur (right  to  regulate), yaitu kewenangan
untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut  aspek usaha dan kegiatan
perbankan dalam rangka menciptakan perbankan  sehat yang mampu  memenuhi
jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan  untuk  mengawasi  (right  to  control), yaitu kewenangan
melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site  supervision)
dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi  (right to impose sanction ), yaitu
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan.
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan
asas perbankan yang sehat.
b. Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)
Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program -program
pengawasan dengan  tujuan sebagai berikut:  “Menciptakan  industri perbankan  yang
kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam
menghadapi risiko”
Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan
membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari
perlidungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi : 1. untuk
memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme
12

 

 

 

pengaduan nasabah; 2. pendirian lembaga mediasi independen; 3. peningkatan
transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.
C. PERLINDUNGAN  NASABAH  BANK  SYARIAH  BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN.
Menurut UU No.21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah
prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud
dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung
riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan  yang
dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.
1. Aturan  dan  mekanisme  pengesahan  dari  otoritas  fatwa  tentang
kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,
Otoritas fatwa tentang  kehalalan / kesesuaian produk dan jasa keuangan bank
dengan prinsip syariah diatur dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/32/PBI/2008 – Komite Perbankan Syariah, , merupakan aturan dan mekanisme
pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah.
Secara normatif peraturan BI di atas mengandung  norma hukum yang harus ditaati
untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah
pengaturan adalah untuk mencapai  ketertiban. Oleh karena itu pelanggaran
terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang
secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang
melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun
seluruh permasalahan  yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara
Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No.
8/5/PBI/2006.
2. Sistem Pengawasan Yang Memantau Transaksi Keuangan Bank Sesuai
Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa Perbankan Serta
Mekanisme Penetapan Opini Syariah Compliance.
Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama
menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan
financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah.
Dalam hal ini, manajemen bank  syariah bertindak selaku mudarib [agent] dari dua
pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak  yang
13

 

 

 

berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank
dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak mudharabah adalah instrumen
keuangan dengan prinsip bagi hasil  yang hak dari  deposan (investor) tersebut tidak
persis sama dengan hak deposan bank konvensional atapun pemegang saham.
3. Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang
No. 23 Tahun 1999  tentang Bank Indonesia
Mekanisme perbankan  dalam  Undang-undang No. 23 Tahun  1999   tentang Bank
Indonesia adalah sebagai berikut :
1Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka
dan menjaga  kelancaran sistem pembayaran, Bank  Indonesia berwenang
mengatur
untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan
jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat
pembayaran.
2Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas
ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan  mencabut  izin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank,
serta mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24). Selain itu, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip
kehatihatian (Psl. 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi
pengawasan  langsung dan tidak langsung (Psl. 27).
D. PERLINDUNGAN  NASABAH  BANK  SYARIAH  BERKAITAN
DENGAN PENGAWASAN BANK INDONESIA (BI)
1. Fungsi  Kontrol  (Pengawasan)  Bank  Indonesia  terhadap  Perbankan
Syariah berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.
Fungsi Kontrol (pengawasan ) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah adalah
Perlidungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan dalam berapa hal, yaitu:
a. Melakukan Pengaturan Perbankan.
b. Melakukan Pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh
Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
14

 

 

 

 (1) Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah dalam
melaksanakan prinsip  syariah,  diprogramkan oleh Bank  Indonesia (BI) sebagai
Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal -hal yang
khusus mengenai bank syariah.  Secara umum pengawasan terhadap perbankan
syariah sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional,  yaitu berdasarkan
pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh perbankan di
Indonesia.
2. Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi
perbankan Indonesia sebagai, Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya
sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter,
lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta
pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan
secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan
masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian nasional, Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang
dilakukan dengan menerapkan: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha
(deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential  banking), dan
pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten
ketentuan intern yang dibuat sendiri ( self regulatory banking) dalam melaksanakan
kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.
3. Perlindungan  Nasabah  Bank  Syariah  Dengan  Program  Pengaturan
Perbankan Oleh Bank Indonesia
BI sebagai subyek pengawasan telah merancang  program pengawasan melalui
sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang
bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan
pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga
membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank
yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.
15

 

 

 

IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Syariah
Sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib
menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.   Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang
sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar
uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap  nasabah yang
lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis
nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan tersebut bank
semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena
memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah.
2. Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia
Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau  deposan
merupakan perjanjian antara pemberi dana/penananam dana dengan bank sebagai
pengelola dengan prisip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing pihak.
Dalam KUH Perdata  pasal 1765 merupakan cermin perjanjian pinjam  meminjam
uang antara bank dengan nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau
deposan hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan
apabila nasabah deposan percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu  untuk
membayar kembali dana itu apabila ditagih.
Selanjutnya dalam  system bank syariah, Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah
sebagai berikut ;
Mudlarabah adalah  kontrak antara  dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab
al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut
mudlarib, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar kedua
dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah
suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua
belah pihak  sepakat dengan  syarat-syarat  kontrak,  dan salah satu pihak  tidak boleh
mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.
Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum memandang nasabah sebagai
konsumen perbankan.
Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip
syariah memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya
bargaining positition antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan
16

 

 

 

syariah akan menjadi bersifat adil da n nyaman karena pihak -pihak tersebut sepakat
atas pembagian konsekuensi logis yang akan diterima.
B. SARAN-SARAN
Sesuai dengan tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan usaha perbankan  yang
melindungi nasabah bank syariah yang berkaitan dengan pengawasan oleh Bank
Indonesia dan berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, penulis
menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Pengawasan dan pembinaan perbankan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia lebih dioptimalkan pada proses hubungan hukum antara bank syariah
dengan nasabah yang meliputi perjanjian antar pihak sehingga bargaining position
merupak hal yang subtansial, karena perjanjian tersebut  sebagai dasar tindaklanjut
proses perbankan dapat berjalan sebagai fondasi perekonomian Nasional.
Kebijakan pemerintah dan Negara dalam memposisikan perbankan syariah
2
khususnya lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan system keuangan
syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak postipnya karena semua
pihak mendapatkan bargaining positition.
3 Perlindungan Nasabah agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya
informasi keberadaan bank syariah secara informative, sehingga dalam
berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang suitable dan
acceptable. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan
memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari
segala aspek.
4 Mendorong dan memotivasi pemerintah dan Negara untuk mengembangkan
dunia perbankan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan.
5 Perlu tindaklanjut atas perjanjian awal yang memiliki bargaining positition
dapat diakomodir oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.
17

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA
V.
Abdullah Saeed, Menyoal  Bank  Syariah  Kritik  Atas  Interprestasi  Bunga  Bank
Kaum-Neo Revivalis, Paramadina, Jakarta, 1996.
Adimarwan A.Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Raja Gafindo
Persada, Jakarta, 2006.
Bambang Sunggono, Metodelogi  Penelitian  Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003.
Dawan Rahardjo M dkk, Bank  Indonesia  Dalam  Kilasan  Sejarah  Bangsa,
Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,1995.
Gemala Dewi, Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  Pereasuransian,  Syariah
Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.
Latifa M.Alqaoud, Mervyn K.Lewis , Perbankan Syariah Prinsip Praktik, Prospek.
Serambi, Jakaerta 2003.
Lexy J Meleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, Remaja Roasdakarya, Bandung,
1991.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMPYKPN, Yogyakarta,2002.
Muhamad, Sistem & Prosedur  Operasional bank  Syariah, UII Press, Yogyakarta,
2003.
Muhammad, Alimin, Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam , BPFE –
Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
Muhammad Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1993.
Muhamad Djumhana, Hukum  Ekonomi  Sosial  Indonesia, Citra Aditya, Bandung,
1994.
Muhammad Syafii Antonio,  Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktek, Gema Insani,
Jakarta, 2001.
Muhammad Muslehudin, Sistem Perbankan Dalam Islam , Bineka Cipta, Jakarta,
2004.
Mulya E.Siregar Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan
Perbankan Syariah Bank Indonesia,Bogor,2004.
Munir Fuady, Hukum  Perbankan  Modren  Berdasarkan  Undang-Undang  Tahun
1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Nasution Az, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Daya  Widya,
Jakarta, 1999.
Nasution S, M.Thomas, Buku  Penuntun  Membuat,  Tesis,  Skripsi,  Disertasi,
Makalah,, Bumi Aksara, Jakareta, 1995.
Nazri Adlay.H.A, Hanafie Tamam.H, Faruq Nasution.H.A, Alqur’an Terjemahan
Indonesia, Sari Agung, Jakarta,1999.
18

 

 

 

Otje Salman S, Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Sanafiah Faisal, Penelitian  Kualitatif  Dasar-dasar  Dan  Aplikasi, Y3A , Malang,
1990.
Sanafiah Faisal, Format-format  Penelitian  Sosial, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003.
Scaik,D., “Islamic Banking” The Arab Bank Review, 2001.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi  Perbankan  Syariah,
LPTE-Usakti,Jakarta,2005.
Sudarsono,H., Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  SYariah  Deskripsi  Dan  Ilustrasi,
Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
Sunarto Zulkifli, Panduan  Praktis  Perbankan  Syariah, Zikrul Hakim,
Jakarta,2003.
Sunaryati Hartono.C.F.G, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke
20, Alumni, Bandung, 1994.
Sunaryo Hartono, Kebijakan  Pembangunan  Hukum  Menuju  Sistem  Nasional,
Analisa CSIS, Tahun XXII No.1 Tahun 1993.
Suteki,Hak atas air,Pustaka Magister,Semarang, 2007.
Suteki, Hukum dan Transformasi Global, Pustaka Magister,2007.
Widjanarko, Hukum  Dan  Ketentuan  Perbankan  Di  Indonesia, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 1993.
Yusuf Al-Qardhawi, Hikmah Pelarangan Riba, Media Eka Sarana, Jakarta, 2002.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.
UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang No.10 Tahun 1998.
UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan UU No.3 Tahun 2004.
UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Himpunan Peraturan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta,
2004.
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,2008.
19

 

 

 

MAKALAH / ARTIKEL
Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008.
Herry Karnalis R.Mulia, Perhitungan & Distribusi  bagi  hasil  Bank  Syariah, IBI,
Jakarta, 2002.
Jafril Khalil, Aqad-aqad Produk Keuangan Islam,IBI, Jakarta, 2002.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank
Syariah,IAI, Jakarta,2002.
Konsep Dasar Sitem Ekonomi Islam, IBI, Jakarta, 2002.
Konsep Riba Dan Interest Menurut Islam, IBI, Jakarta, 2002.
Maulana Ibrahim, Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang,2005.
Situs BI.www:Pengawasan Perbankan-Bank Sentral Republik Indonesia.htm.
20

 

Peranan Bank Indonesia dalam Perbankan

PENDAHULUAN

Bank Indonesia merupakan Bank sentral di Republik Indonesia. Bank ini berperan sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 Bab II pasal 4 point 1. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

LANDASAN TEORI

Pada Bab II Pasal 4 point 1 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
Secara umum, fungsi bank sentral dalam sistem perbankan antara lain:

1. i. Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan

2. ii. Memberi nasehat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan

3. iii. Melakukan pengawasan, pembinaan,dan pengaturan perbankan

4. iv. Sebagai banker’s bank atau lender of last resort

5. v. Memelihara stabilitas moneter

6. vi. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi

7. vii. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

PEMBAHASAN

Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara suatu kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan cara memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.

Perlu dikemukakan bahwa tugas pokok Bank Indonesia (BI) berubah sejak diterapkannya undang-undang tersebut, yaitu dari multiple objective (mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah) menjadi single objective (mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah). Dengan demikian tingkat keberhasilan BI akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.

KESIMPULAN

Bank Indonesia merupakan Bank sentral di Republik Indonesia. Bank ini berperan sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 Bab II pasal 4 point 1.

DAFTAR PUSTAKA

http://andriprasetyo91.blogspot.com/2012/03/peranan-bank-indonesia-dalam-perbankan.html

http://kadandia.blogspot.com/2012/03/peran-bank-indonesia-dalam-perbankan.html

http://riankostans.wordpress.com/2011/04/02/peranan-bank-bank-indonesia-dalam-perbankan/

Pengertian & Klasifikasi Bank
PENDAHULUAN
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank di indonesia mempunyai beberapa klasifikasi. Beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi; kepemilikan; danpenyediaan jasa.

LANDASAN TEORI
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank laimya (Kasmir 2003:11). Menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel dalam Stephen
N. Goldfeld , 1990) “Bank adalah suatu organisasi yang mengabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperolah keuntungan bagi pemilik bank.”

PEMBAHASAN
Definisi Bank
Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.
Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Pengertian Bank
Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Berikut ada beberapa pengertian bank :
1. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Klasifikasi bank
Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi; kepemilikan; danpenyediaan jasa.
Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi.
Bank Sentral
Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
Bank Umum atau Bank Komersial
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan.
Bank Milik Negara
Adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999 lalu lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya.
Bank Pemerintah Daerah

Adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank Swasta Nasional
Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk hukum bank umum swasta nasional adalah Perseroan Terbatas (PT), termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi PT tahun 1993.
Bank Swasta Asing
Adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya. Pada awalnya, bank-bank swasta asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun setelah dikeluarkan Pakto 27, 1988, bank-bank swasta asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang (Makasar), Medan, dan Batam. Bank-bank asing ini menjalaskan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bank Umum Campuran
Bank campuran (joint venture bank) adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
Klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa.
Bank Devisa
Bank devisa (foreign exchange bank) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
Bank Non Devisa
Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan.
Bank di Indonesia mempunyai pengklasifikasian, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi kepemilikan dan penyediaan jasa.

DAFTAR PUSTAKA
-idb4.wikispaces.com/file/view/rd4001.pdf
-digilib.unimus.ac.id/download.php?id=6084
-http://pandusamamaya.wordpress.com/2012/03/26/tugas-1-1-pengertian-bank-klasifikasi-tugas-fungsi-serta-kegiatan-pada-bank/
http://www.yousaytoo.com/pengertian-klasifikasi-bank/654073

Pengenalan Rasio Keuangan Bank

PENDAHULUAN

Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Penilaian keputusan berinvestasi dalam pasar modal dan menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan, biasanya yang dinilai adalah kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan.

LANDASAN TEORI

Teori manajemen keuangan menyediakan banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah rasio keuangan. Beberapa studi yang berhubungan dengan penilaian kinerja perusahaan perbankan dengan menggunakan indikator rasio keuangan adalah Thompson (1991), menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan pada sebuah bank. Payamta dan Mas’ud Machfoedz, (1999) mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan menggunakan berbagai rasio CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity). Eko Widodo (2001) dalam penelitiannya, menggunakan rasio keuangan untuk mengukur asosiasi likuiditas, struktur modal, dan kualitas aktiva dengan profitabilitas bank.

PEMBAHASAN

Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interprestasi dana analysis laporan finansial suatu perusahaan.

Jenis rasio keuangan bank

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar peruahaan relativ terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban bank).

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila:

a) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk
memenuhi likuiditasnya,

b) Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya,
tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya,

c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang.

Rasio yang rendah menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.

Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara lain: quick ratio, banking ratio, dan loans to assets ratio.

1) Quick Ratio

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih liquid yang dimilikinya.
2) Banking Ratio/Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

3) Loan to Assets Ratio

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para debitur dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

2) Rasio Solvabilitas (Capital)

Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio solvabilitas atau capital adequacy ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk: 1) ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 2) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan Bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan 4) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur antara lain: capital adequacy ratio.

1) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.
2) Capital to Debt Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana disediakan oleh kreditor.

3) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemempuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: return on assets, biaya operasi/pendapatan operasi, gross profit margin, dan net profit margin.

1) Return On Assets (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.
2) Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut.
3) Gross Profit Margin

Rasio ini untuk mangetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.

4) Net Profit Margin

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (net income) ditinjau dari sudut pendapatan operasinya.

5) Rasio Resiko Usaha Bank

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai resiko, begitu pula didalam bisnis perbankan, banyak pula resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko ini dapat pula diukur secara kuantitatif antara lain dengan: deposit risk ratio, dan interest risk rate ratio.

1. Deposit Risk Ratio

Rasio ini memperlihatkan resiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

2. Interest Risk Rate Ratio

Rasio ini memperlihatkan resiko yang mengukur kemungkinan bunga (interest) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.

6) Rasio Efisiensi Usaha
Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna, maka melalui rasio-rasio keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: leverage multiplier ratio, assets utilazation ratio, dan operating ratio.

1. Leverage Multiplier Ratio

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam mengelola aktiva yang dikuasainya, mengingat atas pengunan aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tetap. Semakin banyak/cepat bank mengelola aktivanya semakin efisien.

2) Assets Utilazation Ratio

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank didalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk memperoleh total income.

3) Operating Ratio.

Rasio ini untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan.

KESIMPULAN

Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank. Jenis rasio yang digunakan yaitu: rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

http://gogreengirl-citoracat.blogspot.com/2011/05/pengenalan-rasio-keuangan-bank.html

http://akbarginda.wordpress.com/

Pengenalan Laporan keuangan

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan keuangan di dalam bank tersebut. Selain itu laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berguna dalam membuat keputusan bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari: neraca bank, laporan rugi/laba, laporan kualitas aktiva produktif, laporan komitmen dan kontigensi.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 34, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba / rugi berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Bambang Riyanto pengertian laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan, dimana neraca ( Balance Sheet) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba 1 rugI (Income Statement ) mencerminkan hasil – hasil yang dicapai dalam suatu periode tertentu biasanya meliputi periode 1 tahun.

PEMBAHASAN

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berguna dalam membuat keputusan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan Meliputi:

A. neraca bank

Neraca (bahasa Inggris:balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset,liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:

aset = liabilitas + ekuitas

Sisi aktiva dalam neraca bank menggambarkan pola pengalokasian dana bank yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Disamping itu kegiatan pengalokasian dana tersebut harus memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank.

Sisi pasiva dalam neraca bank menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan instrument – instrument utang atau kewajiban bank lainnya. Selain itu modal bank menggambarkan nilai buku pemilik saham bank. Sisi pasiva mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bank yang pada dasarnya berasal

dari masyarakat atau pihak ketiga dan modal bank itu sendiri (ekuitas). Berikut ini

adalah pos – pos yang ada pada sisi aktiva dan pasiva dalam neraca bank.

B. laporan rugi/laba bank

Laporan rugi / laba (income statement) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Ada dua pendekatan sebagai dasar dalam dan menggolongkan, serta mengikhtisarkan transaksi transaksi yang terjadi dalam perusahaan, kedua pendekatan itu adalah:

– Dasar Tunai (Cash Basis) : Suatu sistem yang mengakui penghasilan pada saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat mengeluarkan uang tunai. Metode ini cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, karena mentode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rgi laba pada period tertentu.

– Dasar Waktu ( Akrual Basis ) : Yaitu suatu sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah atau belum menerima uang tunai dan mengakui beban pada saat terjadinya transaksi walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai. Metode ini sangat tepat untuk perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit, karena laporan laba-rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu.

Dalam laporan laba-rugi, terdapat tiga rekening (akun) yang perlu dipahami dengan jelas, yaitu:

– Pendapatan : Adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan akitivitas perusahaan yang biasa (reguler) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti; penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, deviden, royalti dan sewa.

– Beban : Adalah pengorbanan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa (reguler), seperti beban pokok penjualan, beban gai, beban sewa, beban penyusutan aset tetap, beban asuransi, beban pajak, beban kerugian piutang, beban perlengkapan.

– Laba / Rugi : Laba terjadi bila pendapatan lebih besar dari beban-beban yang terjadi, sebaliknya rugi terjadi bila pendapatan lebih kecil dari pada beban-beban yang terjadi.

Untuk perusaahaan jasa, meliputi pendapatan atau penghasilan, beban operasi, laba operasi, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba bersih, pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak.

Unsur-unsur laporan laporan laba rugi biasanya terdiri dari:

a. Pendapatan dari penjualan

® Dikurangi Beban pokok penjualan

b. Laba/rugi kotor

® Dikurangi Beban usaha

c. Laba/rugi usaha

® Ditambah atau dikurangi Penghaslan/beban lain

d. Laba/rugi sebelum pajak

® Dikurangi Beban pajak

e. Laba/rugi bersih

c. laporan kualitas aktiva produktif

Laporan kuantitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan

d. laporan komitmen dan kontigensi

Pengertian dan Klasifikasi Komitmen

Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak. Dan harus dilaksanakan apabila suatu persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi.

Jenis Komitmen ada 2 :

1. Komitmen Kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau

pihak lain.

2. Komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya.

Pengertian Kontijensi

Kontinjensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari . kontijensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bang yang bersangkutan.

Kontinjensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan. Yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan keuangan di dalam bank tersebut. Selain itu laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berguna dalam membuat keputusan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

http://ismiyuli-relantionship.blogspot.com/2012/03/pengenalan-laporan-keuangan-perbankan.html

http://aripripuh.wordpress.com/2011/03/28/38/

Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank

PENDAHULUAN

Manajemen Sumber Dana penting bagi bank untuk memeperoleh dana. Secara garis besar sumber dana bank dapat di peroleh dari: Dari bank itu sendiri, Dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya Jenis Sumber Dana. Dana tersebut akan diolah untuk memperoleh keuntungan bagi bank tersebut agar bank dapat membiayai operasioanalnya.

LANDASAN TEORI

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dan disempurakan dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

PEMBAHASAN

Manajemen Sumber Dana

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung.oleh karena itu pemiliha sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Secara garis besar sumber dana bank dapat di peroleh dari:

1. Dari bank itu sendiri

2. Dari masyarakat luas

3. Dan dari lembaga lainnya

Jenis Sumber Dana

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham.Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

1. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemgang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

2. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.
3. Laba bank yang belum di bagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.
Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat.

2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah:
1. Simpanan giro

2. Simpanan tabungan

3. Simpanan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepda bnk-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.

2. Pinjaman antar bank (Call Money). Biasanya pinjaman ini di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

4. Surat berharga pasar uang (SBPU).
MANAJEMEN PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan diantara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya. Alokasi aktiva akan berdampak baik pada resiko maupun laba. Alokasi aktiva merupakan konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi manajemen investasi bisnis perbankan, kebijakan alokasi aktiva perlu mengindahkan tingkat likuiditas, tetapi tidak mengabaikan tingkat rentabilitas. Untuk itu dana yang diperoleh dialokasikan ke dalam cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, dan investasi dalam perbandingan yang tepat sesuai dengan perubahan-perubahan.
Jenis-Jenis Cadangan Bank:

A. Cadangan Primer (Primary Reserve)

Primary reserve diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari para nasabah yang muncul secara tiba-tiba. Bahasa teknis perbankan dalam mewujudkan primary reserve ini adalah alat-alat yang dikuasai dan tercermin pada pos-pos aktiva, berupa : saldo kas dan saldo rekening pada Bank Indonesia. Cadangan primer merupakan garis pertahanan pertama sebuah bank jika para deposan menarik dana mereka.

B. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari satu tahun yang sekaligus dimanfaatkan untuk mencari laba. Cadangan sekunder merupakan pinjaman dan sekuritas yang dapat dikonversikan ke dalam uang tunai tanpa kerugian yang serius. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan Surat Dagang adalah beberapa instrumen yang termasuk dalam cadangan sekunder. Cadangan sekunder tidak semata-mata sebagai penyangga cadangan utama, tetapi juga sebagai dana yang lincah bergerak dan ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek dengan sifat-sifat yang tetap curre

4. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.
5. Investasi Jangka Panjang

Pengertian
Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim di pergunakan dansering diartikan sebagai penanaman uang dengan tujuan mencari untung. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung di masa yang akan datang (Salim, 1991).
Di Indonesia, topik investasi sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

KESIMPULAN

Bank mencari umber dana yang dapat di peroleh dari: Dari bank itu sendiri, Dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya Jenis Sumber Dana.

DAFTAR PUSTAKA

http://hrmy.blogspot.com/2012/03/manajemen-aktia-dan-pasiva-bank.html

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129136-T%2024491%20Hampiran%20asset-liability–Literatur.pdf