PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA
(
PROTECTION PUNISH THE CLIENT of BANK of MOSLEM LAW GO TOGETHER THE
OBSERVATION EXECUTION BY BANK INDONESIA)
MAKALAH
Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum
Oleh :
R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH
NIM. B.4A 096 079
PEMBIMBING
PROF. ABDULLAH KELIB,SH
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
OLEH BANK INDONESIA
Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum
Semarang,   19Januari 2009
Dosen Pembimbing Penulis
PROF. ABDULLAH KELIB,SH R. RACH HARDJO BOEDI SANTOSO,SH
NIP.130.354.857 NIM.B4A.096.079
Mengetahui ,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Prof. DR. Paulus Hadi Suprapto,SH,MH
Nip.130531702
2

 

 

 

ABSTRACT
Change of paradigm in banking system in the society is the power of the
establishment of Syariah banking in Indonesia. The change of paradigm include
the change of belief towards values. In banking, especially, the change of belief
towards transaction values from using interests to share distribution system have
taken place. This system is known by Islamic society with the term of Mudharobah
and it becomes a banking institution that has been developed since 1963 in Egypt.
Meanwhile, in Indonesia, it began to be developed into a banking system since
1991 with the establishment of Bank Muamalat Indonesia.
In relation to that matter, the observed problems are how the legal protection for
the customers of syariah banks is and how the execution of monitoring upon
syariah banks conducted by the Bank of Indonesia in relation to the legal
protection for the customers of syariah banks in Semarang.
Based on the mentioned background, this research uses the juridical-normative
research method with secondary data to analyze legal relations between the
banks and creditors and also legal protection for customers, and to compare the
conventional banks and syariah banks and also the consequences of monitoring
conducted by the Bank of Indonesia.
Changes  of  banking  system should be  guarded  by regulations of law  in one  side,
meanwhile, the other side is the monitoring upon that banking system itself.
The monitoring process is conducted by the Bank of Indonesia as the Central
Bank. The objective of monitoring is to provide a guarantee of the fulfillment of
obedience to  the  principles of syariah in all  banking activities. Since 1992, it
has begun from the legalization of Act No. 7 Year 1992 to the establishment of Act
No. 21 Year 2008, there have been several changes in  banking regulations. One
of the important parts in those regulations is the protection for the customers of
syariah banks.
From the law of agreement point of view, the regulation concerning the protection
for bank customers is regulated in the Act Number 8 Year 1999 concerning
Customer Protection (Customer Protection Act). Meanwhile, from the banking
mechanism point of view, the regulation is regulated in banking regulation, both
through the Acts and the Regulation of Bank of Indonesia.
Then,  from  this  research, a  conclusion is drawn  that  the  main  activities  of  syariah
banks are collecting funds and credit distribution using the principles of syariah
and also their development in facing globalization with business activities in
marketable securities in  money market and providing  invormation services of
business opportunities to the customers, thus, they are able to compete in
attracting customers with other banks because they have specifications in
customers’ business. Besides that, the implementation of monitoring by the Bank
of Indonesia as the monetary and banking  authority is the primary foundation for
the success of nation in maintaining the national economic system in order to
realize national objectives to create prosperous life for Indonesian people as
mentioned in the 1945 Constitution.
In relation to the mentioned conclusion, therefore, as the follow-up to face  the
competition in system globalization, Bank of Indonesia, in conducting monitoring
upon banking systems especially syariah banking, should optimize the observation
of agreements more because the initial agreements are the basic of Bargaining
Position appointment between parties, and the implementation of national policy
should be focused more on socialization and development of syariah monetary
system, thus, the society will enjoy its positive impacts  because all parties obtain
bargaining positions.
Keywords: legal protection, customers of syariah banks, monitoring
3

 

 

 

Abstrak
Perubahan paradigma di bidang perbankan di masyarakat  merupakan kekuatan
berdirinya perbankan Syariah di Indonesia. Perubahan paradigma meliputi
perubahan keyakinan terhadap Nilai. Di bidang perbankan khususnya telah terjadi
perubahan keyakinan terhadap nilai transaksi dengan sistem Riba menjadi
transaksi dengan sistem Bagi Hasil. Sistem ini dikenal masyarakat Islam dengan
istilah Mudharobah dan menjadi lembaga perbankan yang dikembangkan sejak
tahun 1963 di Mesir. Sedangkan di Indonesia mulai dikembangkan menjadi sistem
perbankan sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.
Berkenaan dengan itu, permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah
Bagaimanakah perlindungan hokum terhadap nasabah bank syariah dan
Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank
Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada bank syariah di
Semarang.
Berdasarkan latar belakang dimaksud, penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normative dengan data sekunder untuk menganalisa hubungan
hukum antara bank dengan kreditur serta perlindungan hukum nasabah, dan
membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah serta
konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Perubahan sistem perbankan harus dikawal dengan regulasi oleh hukum di satu
pihak,  sementara adanya pengawasan oleh sistem perbankan itu sendiri di lain
pihak.
Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Tujuan dari
pengawasan adalah adanya jaminan pemenuhan  ketaatan pada  prinsip syariah
dalam seluruh aktivitas bank.  Sejak tahun 1992,  dimulai dengan UU No. 7
Tahun 1992 sampai dengan terbitnya UU  No. 21 Tahun  2008 telah terjadi proses
perubahan pada regulasi perbankan. Salah satu bagian yang penting dalam
regulasi itu adalah perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah.
Dari sudut pandang hukum perjanjian,  regulasi mengenai perlindungan nasabah
Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan,
regulasinya diatur dalam peraturan perbankan, baik melalui Undang-undang
maupun melalui peraturan Bank Indonesia.
Selanjutnya dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan utama bank
syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta
pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di
bidang surat berharga di pasar uang dan membuka jasa pelayanan informasi
peluang bisnis nasabah sehingga mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah
dengan bank lain karena memeiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Di
samping itu, implementasi pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas
moneter dan perbankan merupakan fundamen yang utama bagi keberhasilan
pengembangan bank  syariah karena  Bank Sentral adalah fundamen  keberhasilan
negara dalam menjaga sistem perekonomian nasional dalam mewujudkan tujuan
negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan kesimpulan dimaksud maka sebagai tindaklanjut untuk
menghadapai kompetisi dalam globalisasi sistem, Bank Indonesia dalam
melakukan pengawasan terhadap perbankan khususnya bank syariah agar lebih
mengoptimalkan dalam pengkajian perjanjian karena perjanjian awal sebagai
dasar penunjukan Bargaining Position antar pihak, dan implementasi kebijakan
negara lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan sistem keuangan
syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak positipnya karena semua
pihak mendapatkan bargaining position.
Kata kunci : perlindungan hukum, nasabah bank syariah dan pengawasan
4

 

 

 

l. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Perubahan Paradigmatis Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia
Masyarakat Islam Indonesia, sedang merubah paradigmanya terhadap hukum
Islam, dari paradigma agama yang melihat hukum Islam hanya bagian dari agama
Islam di  Indonesia, menjadi paradigma  hukum  yang bersifat lebih luas, yang
melihat hukum Islam bukan hanya sebagai bagian dari agama Islam melainkan juga
bagian  dari  hukum  Nasional  Indonesia. Sebagai contoh perubahan di bidang
ekonomi yang dimulai dengan perubahan perilaku perbankan, dari penggunaan
bank yang berbasis riba menjadi bank berbasis anti  riba, yaitu dengan lahirnya
Bank-bank Syariah di Indonesia.
Perilaku ekonomi dalam bidang perbankan di Indonesia juga mengalami perubahan
sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. Perbankan Konvensional yang
transaksinya berdasarkan pada riba, tidak demikian saja ditutup atau serta merta
dihapuskan
, melainkan dirubah secara perlahan dengan memberi perbankan
1
alternatif yang halal yang tujuannya adalah melakukan perubahan struktural
/paradigmatis dalam pemikiran masyarakat di Indonesia dari bank dengan dasar
Riba menjadi Bank Anti Riba.  Hal itu terkait dengan kondisi   bangsa Indonesia
yang pluralistik di bidang agama.
Dalam  konteks  inilah  kemudian  terjadi  perubahan  paradigma  perbankan
dari  sistem riba  yang  merupakan  ahlak  yang  dilarang menjadi sistem bagi
hasil yang merupakan ahlak yang diperintahkan  Allah. Perubahan paradigma
ini tidak terlepas dari proses Globalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
2. Perubahan Sistem Perbankan dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Suatu hal  yang  patut kita banggakan dari pembuat Undang-undang No.7 Tahun
1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor
10 Tahun 1998 adalah, mereka telah berhasil menyelipkan ketentuan-ketentuan
Perbankan dengan prinsip Syariah, sehingga perkembangan dan pengembangan
perbankan di Indonesia semakin kompetitif dan sampai pada saatnya terbit UU No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka sejak saat itu di Indonesia
mengenal Dual Banking System yaitu bank konvensional dan bank bagi hasil.
Pengawasan sistem perbankan syariah berkaitan dengan keunikan Perbankan
Syariah, yaitu pada fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank
Seperti penghapusan perbudakan pada jaman rosululloh.
1
5

 

 

 

konvensional, sehingga  prinsip  umum  pengaturan  dan  pengawasan  bank
berlaku  pula  pada  bank  syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan  cukup
mendasar  dalam  operasional  bank  syariah  menuntut  adanya  perbedaan
pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah
. Aspek hukum yang penting
2
dalam  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  adalah  perlindungan
terhadap  nasabah  sebagai  konsumen  perbankan. Perundang-udangan di
Indonesia mengakomodir masalah perlidungan hukum nasabah dari dua sisi, yaitu
dari sisi perjanjian perbankan dan dari pengawasan perbankan oleh Bank  Indonesia
(BI) sebagai Bank Sentral.
B. PERMASALAHAN
Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank
syariah di Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh
Bank Indonesia, berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah pada Bank Syariah
di Semarang ?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk memahami pelaksanaan perlindungan  hukum terhadap nasabah bank
syariah di Semarang .
2. Untuk memahami Pelaksanaan Pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh
Bank Indonesia di Semarang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi departemen atau lembaga
terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, untuk membandingkan
antara bank  konvensional dengan bank prinsip syariah dalam menghimpun  dana,
memberikan perlindungan hukum, dan pelaksaanan pengawasan bank yang
dilakukan oleh Bank Indonesia., serta nasabah/kreditur sebagai pengguna jasa bank
tersebut.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti
dalam menerapkan dan mengembangkan teori yang telah diperoleh.
Situs BI, www: Pengawasan Perbankan – Bank Sentral Republik Indonesia.htm
2
6

 

 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA
TINJAUAN  UMUM  TERHADAP  PERBANKAN  SYARIAH  DI
INDONESIA
1. Lembaga Perbankan Syariah
Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang
yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang perbankan No.7 tahun
1992 diubah menjadi No.10 tahun 1998 dinyatakan, Perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4
Perbankan di
Indonesia  menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan  prinsip
Konvensional dan prinsip Syariah.
2. Definisi
Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan
nasional yang mendasarkan operasionalnya pada  syariat (hukum) Islam. Menurut
Schaik (2001)
, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern  yang
5
didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam,
menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan
keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
Sudarsono (2004)
, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
6
memberikan kredit dan  jasa-jasa lain dalam lalu -lintas pembayaran serta peredaran
uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian dapat
dirangkum definisi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi
dengan tidak mengesahkan pada bunga  yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah menurut  Abdullah Saeed adalah:
Mudlarabah adalah  kontrak antara  dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab
al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut
ibd
3
Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No.10 tahun
4
1998,Urusan Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal.6
5
Schaik, D.,  “Islamic Banking”, The Arab Bank Review, 3 (1),2001: hal. 45-52.
6
Sudarsono, H., Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi,  Ekonisia:
Yogyakarta,2004. hal.55
7

 

 

 

mudlarib, untuk tujuan usaha dagang.
Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar
7
kedua dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah
adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya,
kedua belah pihak sepakat dengan syarat -syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak
boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.
8
3 Dasar Hukum Bank Syariah
a. Dasar hukum normatif
Dari sisi eksistensiya, Hukum Islam di Indonesia  terbagi ke dalam dua bagian,
yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat  formal. Keduanya
merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif,
yaitu di dasarkan pada peraturan perundang -undangan, dan bersifat  yuridis formal,
yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-undangan atau sudah menjadi perundang-
undangan.
b. Dasar hukum formal
Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD  1945  pasal  29,
Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna
9
, Undang-
undang Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan  yang di ubah dengan Undang
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,  KUH Perdata pasal 1338 bahwa
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi
mereka yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI)  Nomor
6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu
Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor  6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
E. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normative
Karena
10
penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum
antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya dan,
Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
7
Revivalis, Paramadina,Jakarta,1996.hal.77
8
Ibid.hal.89-90.
9
Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja
10
Grafindo Persada, Jakarta, 1985,h. 14.
8

 

 

 

membandingkan antara bank konvensional dengan prinsip syariah. Pendekatan
sosiologis, digunakan  untuk menganalisa  kegiatan usaha  yang dilakukan oleh bank
dalam menghimpun dana dari masyarakat.
2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif
analistis
11
, karena dengan penelitian ini diharapkan mampu  memberikan
gambaran secara rinci dari teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan
hukum, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal  yang berhubungan dengan
kegiatan usaha  bank (konvensional  dan prinsip  syariah),  khususnya dalam
menghimpun dana masyarakat, karena penelitian ini juga menganalisa  aspek
perlindungan hukum  kepada para  kreditur, melalui perangkat  hukum perbankan
yang berlaku.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian  yang dipilih  adalah wilayah kota Semarang, karena
Semarang merupakan  Ibukota propinsi Semarang Jawa Tengah yang dikenal
sebagai kota dagang, sebagai daerah perdagangan maka banyak sarana dan
prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha, salah satunya adalah
bank prinsip syariah yang merupakan salah satu focus dari penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan data.
Sejalan dengan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu
metode guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan penelitian ini, adalah
data sekunder, yaitu data pustaka dari Bank Indonesia.
5. Metode Analisa Data
Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interprestasi
secara logis, sistematis dan  konsisten. Sesuai dengan teknik  yang dipakai dan sifat
data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan
menggunakan analisa  kualitatif  normatif. Sehubungan dengan analisis tersebut
diatas, maka dalam  penelitian ini menggunakan teori Correspondence  Theory,
yaitu dengan melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam berdasarkan
perundang-undangan dan teori – teori untuk mengungkapkan keabsahan data yang
diperoleh yang merupakan fakta dan saling berhubungan sebagai konsekuensi
kebenaran pernyataan data.
12
Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,Remaja Rosdakarya, Bandung 1991.h.197
11
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.17.
12
9

 

 

 

6. Teknik Pengecekan Validitas Data
Untuk pengecekan keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik
penafsiran data,  yakni teknik  yang menjabarkan  ke dalam  tujuan, prosedur umum,
peranan hubungan  kunci, peranan interogasi data dan langkah penafsiran data
dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif serta pemeriksaan
keabsahan data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang lain di luar data  itu  untuk
keperluan pengecekan atau sebagai akurasi kenyataan data.
ll. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di
Bank Indonesia Semarang, dihasilkan penelitian sebagai berikut :
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah
1. Sumber-Sumber dana
Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri
melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia.  Bank Indonesia
yang merupakan lembaga  Independent  sebagai Bank Sentral  yang memeliki
tanggung jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan
sumber yang sentralistik pada saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Jawa Tengah tahun 2005 total asset
bank meningkat  Rp70,982 Milyar,  kredit sebesar Rp46.470 Milyar  dan dana pihak
ketiga sebesar Rp56.931 Milyar, sedangkan tahun 2006 sebesar Rp83.361 Milyar,
p52.446 Milyar dan  Rp66.777 Milyar. Selanjutnya tahun 2007 menjadi sebesar
Rp93.197 Milyar, Rp62.333 Milyar dan Rp74.783 Milyar.
Hal tersebut mencerminkan sumber dana dan perkembangan perbankan di
Jawa tengah meningkat dengan baik sehingga dapat  digunakan sebagai biaya
pembangunan dan sarana intermediasi bagi masyarakat  pengguna jasa perbankan.
Sumber dana tersebut didapatkan dari masyarakat  yang menanamkan dananya di
perbankan dan dari lembaga keuangan lainnya  yang memiliki  kerja sama/linkage
program.
2. Linkage Program
Bank sebagai sarana lembaga intermediasi memiliki kerja sama dengan
lembaga lain untuk menjaga system keuangan Negara ini, yaitu dengan linkage
program adalah suatu kerja  sama bank dengan  lembaga lain untuk mengelola dana
yang dapat digunakan masyarakat sehingga system perekonomian akan
berkelanjutan. Linkage Program tersebut berjalan antara BPR dengan  Bank  Umum
yang bersifat kemitraan yang mana meningkatkan sector UMKM.
10

 

 

 

3. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan  Kreditur
Dari Hasil penelitian diketahui dalam praktek perbankan. Nasabah bank
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) : nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah
penerima dana/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank
ketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank.
B. SISTEM PERLINDUNGAN  HUKUM  DALAM  KEGIATAN  USAHA
BANK SYARIAH
Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-
undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan
syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem
itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan
antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.
1 Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Melalui  Undang-undang
Perlindungan Konsumen
UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen
di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa
peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi  kepentingan konsumen
antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi
Bahan-bahan Berbahaya (1949),  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995  tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.
Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang
konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang –
undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu
kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat  dijadikan panduan
dalam pemberian kredit.
2 Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Bank  Ditinjau  dari  Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Perbankan
Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu
menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum  sebagai alat rekayasa social
(Law as a tool of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran
undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga
kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah.
11

 

 

 

3 Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia
Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah
adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan
pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia,
untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan,
kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) , kebijakan prinsip kehati-
hatian bank (prudential  banking); dan pengawasan bank yang mendorong bank
untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self
regulatory  banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap
mengacu kepada prinsip kehati-hatian.
a. Kewenangan Pengaturan dan P engawasan Bank Oleh Bank Indonesia
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:
1. Kewenangan memberikan izin (right to license),  yaitu kewenangan untuk
menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
2. Kewenangan  untuk  mengatur (right  to  regulate), yaitu kewenangan
untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut  aspek usaha dan kegiatan
perbankan dalam rangka menciptakan perbankan  sehat yang mampu  memenuhi
jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan  untuk  mengawasi  (right  to  control), yaitu kewenangan
melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site  supervision)
dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi  (right to impose sanction ), yaitu
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan.
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan
asas perbankan yang sehat.
b. Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)
Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program -program
pengawasan dengan  tujuan sebagai berikut:  “Menciptakan  industri perbankan  yang
kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam
menghadapi risiko”
Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan
membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari
perlidungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi : 1. untuk
memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme
12

 

 

 

pengaduan nasabah; 2. pendirian lembaga mediasi independen; 3. peningkatan
transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.
C. PERLINDUNGAN  NASABAH  BANK  SYARIAH  BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN.
Menurut UU No.21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah
prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud
dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung
riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan  yang
dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.
1. Aturan  dan  mekanisme  pengesahan  dari  otoritas  fatwa  tentang
kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,
Otoritas fatwa tentang  kehalalan / kesesuaian produk dan jasa keuangan bank
dengan prinsip syariah diatur dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/32/PBI/2008 – Komite Perbankan Syariah, , merupakan aturan dan mekanisme
pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah.
Secara normatif peraturan BI di atas mengandung  norma hukum yang harus ditaati
untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah
pengaturan adalah untuk mencapai  ketertiban. Oleh karena itu pelanggaran
terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang
secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang
melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun
seluruh permasalahan  yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara
Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No.
8/5/PBI/2006.
2. Sistem Pengawasan Yang Memantau Transaksi Keuangan Bank Sesuai
Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa Perbankan Serta
Mekanisme Penetapan Opini Syariah Compliance.
Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama
menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan
financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah.
Dalam hal ini, manajemen bank  syariah bertindak selaku mudarib [agent] dari dua
pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak  yang
13

 

 

 

berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank
dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak mudharabah adalah instrumen
keuangan dengan prinsip bagi hasil  yang hak dari  deposan (investor) tersebut tidak
persis sama dengan hak deposan bank konvensional atapun pemegang saham.
3. Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang
No. 23 Tahun 1999  tentang Bank Indonesia
Mekanisme perbankan  dalam  Undang-undang No. 23 Tahun  1999   tentang Bank
Indonesia adalah sebagai berikut :
1Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka
dan menjaga  kelancaran sistem pembayaran, Bank  Indonesia berwenang
mengatur
untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan
jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat
pembayaran.
2Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas
ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan  mencabut  izin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank,
serta mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24). Selain itu, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip
kehatihatian (Psl. 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi
pengawasan  langsung dan tidak langsung (Psl. 27).
D. PERLINDUNGAN  NASABAH  BANK  SYARIAH  BERKAITAN
DENGAN PENGAWASAN BANK INDONESIA (BI)
1. Fungsi  Kontrol  (Pengawasan)  Bank  Indonesia  terhadap  Perbankan
Syariah berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.
Fungsi Kontrol (pengawasan ) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah adalah
Perlidungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan dalam berapa hal, yaitu:
a. Melakukan Pengaturan Perbankan.
b. Melakukan Pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh
Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
14

 

 

 

 (1) Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah dalam
melaksanakan prinsip  syariah,  diprogramkan oleh Bank  Indonesia (BI) sebagai
Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal -hal yang
khusus mengenai bank syariah.  Secara umum pengawasan terhadap perbankan
syariah sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional,  yaitu berdasarkan
pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh perbankan di
Indonesia.
2. Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi
perbankan Indonesia sebagai, Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya
sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter,
lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta
pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan
secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan
masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian nasional, Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang
dilakukan dengan menerapkan: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha
(deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential  banking), dan
pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten
ketentuan intern yang dibuat sendiri ( self regulatory banking) dalam melaksanakan
kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.
3. Perlindungan  Nasabah  Bank  Syariah  Dengan  Program  Pengaturan
Perbankan Oleh Bank Indonesia
BI sebagai subyek pengawasan telah merancang  program pengawasan melalui
sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang
bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan
pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga
membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank
yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.
15

 

 

 

IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Syariah
Sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib
menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.   Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang
sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar
uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap  nasabah yang
lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis
nasabah, membantu menyusun administrasi nasabah. Dalam kegiatan tersebut bank
semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena
memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah.
2. Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia
Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau  deposan
merupakan perjanjian antara pemberi dana/penananam dana dengan bank sebagai
pengelola dengan prisip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing pihak.
Dalam KUH Perdata  pasal 1765 merupakan cermin perjanjian pinjam  meminjam
uang antara bank dengan nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau
deposan hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan
apabila nasabah deposan percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu  untuk
membayar kembali dana itu apabila ditagih.
Selanjutnya dalam  system bank syariah, Pengertian Mudlarabah dan Musyarakah
sebagai berikut ;
Mudlarabah adalah  kontrak antara  dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab
al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut
mudlarib, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah ( kemitraan ) adalah dasar kedua
dari konsep Profit and Loss Sharing dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah
suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua
belah pihak  sepakat dengan  syarat-syarat  kontrak,  dan salah satu pihak  tidak boleh
mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain.
Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum memandang nasabah sebagai
konsumen perbankan.
Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip
syariah memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya
bargaining positition antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan
16

 

 

 

syariah akan menjadi bersifat adil da n nyaman karena pihak -pihak tersebut sepakat
atas pembagian konsekuensi logis yang akan diterima.
B. SARAN-SARAN
Sesuai dengan tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan usaha perbankan  yang
melindungi nasabah bank syariah yang berkaitan dengan pengawasan oleh Bank
Indonesia dan berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis, penulis
menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Pengawasan dan pembinaan perbankan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia lebih dioptimalkan pada proses hubungan hukum antara bank syariah
dengan nasabah yang meliputi perjanjian antar pihak sehingga bargaining position
merupak hal yang subtansial, karena perjanjian tersebut  sebagai dasar tindaklanjut
proses perbankan dapat berjalan sebagai fondasi perekonomian Nasional.
Kebijakan pemerintah dan Negara dalam memposisikan perbankan syariah
2
khususnya lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengembangan system keuangan
syariah sehingga masyarakat akan menikmati dampak postipnya karena semua
pihak mendapatkan bargaining positition.
3 Perlindungan Nasabah agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya
informasi keberadaan bank syariah secara informative, sehingga dalam
berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang suitable dan
acceptable. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan
memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari
segala aspek.
4 Mendorong dan memotivasi pemerintah dan Negara untuk mengembangkan
dunia perbankan syariah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan.
5 Perlu tindaklanjut atas perjanjian awal yang memiliki bargaining positition
dapat diakomodir oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.
17

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA
V.
Abdullah Saeed, Menyoal  Bank  Syariah  Kritik  Atas  Interprestasi  Bunga  Bank
Kaum-Neo Revivalis, Paramadina, Jakarta, 1996.
Adimarwan A.Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Raja Gafindo
Persada, Jakarta, 2006.
Bambang Sunggono, Metodelogi  Penelitian  Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003.
Dawan Rahardjo M dkk, Bank  Indonesia  Dalam  Kilasan  Sejarah  Bangsa,
Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,1995.
Gemala Dewi, Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  Pereasuransian,  Syariah
Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.
Latifa M.Alqaoud, Mervyn K.Lewis , Perbankan Syariah Prinsip Praktik, Prospek.
Serambi, Jakaerta 2003.
Lexy J Meleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, Remaja Roasdakarya, Bandung,
1991.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMPYKPN, Yogyakarta,2002.
Muhamad, Sistem & Prosedur  Operasional bank  Syariah, UII Press, Yogyakarta,
2003.
Muhammad, Alimin, Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam , BPFE –
Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
Muhammad Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1993.
Muhamad Djumhana, Hukum  Ekonomi  Sosial  Indonesia, Citra Aditya, Bandung,
1994.
Muhammad Syafii Antonio,  Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktek, Gema Insani,
Jakarta, 2001.
Muhammad Muslehudin, Sistem Perbankan Dalam Islam , Bineka Cipta, Jakarta,
2004.
Mulya E.Siregar Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan
Perbankan Syariah Bank Indonesia,Bogor,2004.
Munir Fuady, Hukum  Perbankan  Modren  Berdasarkan  Undang-Undang  Tahun
1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Nasution Az, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Daya  Widya,
Jakarta, 1999.
Nasution S, M.Thomas, Buku  Penuntun  Membuat,  Tesis,  Skripsi,  Disertasi,
Makalah,, Bumi Aksara, Jakareta, 1995.
Nazri Adlay.H.A, Hanafie Tamam.H, Faruq Nasution.H.A, Alqur’an Terjemahan
Indonesia, Sari Agung, Jakarta,1999.
18

 

 

 

Otje Salman S, Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan
Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Sanafiah Faisal, Penelitian  Kualitatif  Dasar-dasar  Dan  Aplikasi, Y3A , Malang,
1990.
Sanafiah Faisal, Format-format  Penelitian  Sosial, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003.
Scaik,D., “Islamic Banking” The Arab Bank Review, 2001.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
Sofyan S.Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi  Perbankan  Syariah,
LPTE-Usakti,Jakarta,2005.
Sudarsono,H., Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  SYariah  Deskripsi  Dan  Ilustrasi,
Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
Sunarto Zulkifli, Panduan  Praktis  Perbankan  Syariah, Zikrul Hakim,
Jakarta,2003.
Sunaryati Hartono.C.F.G, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke
20, Alumni, Bandung, 1994.
Sunaryo Hartono, Kebijakan  Pembangunan  Hukum  Menuju  Sistem  Nasional,
Analisa CSIS, Tahun XXII No.1 Tahun 1993.
Suteki,Hak atas air,Pustaka Magister,Semarang, 2007.
Suteki, Hukum dan Transformasi Global, Pustaka Magister,2007.
Widjanarko, Hukum  Dan  Ketentuan  Perbankan  Di  Indonesia, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 1993.
Yusuf Al-Qardhawi, Hikmah Pelarangan Riba, Media Eka Sarana, Jakarta, 2002.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.
UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang No.10 Tahun 1998.
UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan UU No.3 Tahun 2004.
UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Himpunan Peraturan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta,
2004.
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,2008.
19

 

 

 

MAKALAH / ARTIKEL
Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008.
Herry Karnalis R.Mulia, Perhitungan & Distribusi  bagi  hasil  Bank  Syariah, IBI,
Jakarta, 2002.
Jafril Khalil, Aqad-aqad Produk Keuangan Islam,IBI, Jakarta, 2002.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank
Syariah,IAI, Jakarta,2002.
Konsep Dasar Sitem Ekonomi Islam, IBI, Jakarta, 2002.
Konsep Riba Dan Interest Menurut Islam, IBI, Jakarta, 2002.
Maulana Ibrahim, Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang,2005.
Situs BI.www:Pengawasan Perbankan-Bank Sentral Republik Indonesia.htm.
20